KSP Mengatakan Perumusan UU IKN Harus Melalui Diksusi Matang dan Komprenhensif

Jakarta - Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) IKN dalam sidang paripurna DPR, Selasa (18/1).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menepis anggapan proses pembahasan dan pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang sangat singkat dan terburu-buru.

Dia menjelaskan perumusan UU IKN sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif.

Diskusi yang dilakukan pemerintah, khususnya Bappenas dalam persiapan draf RUU, Perpres bahkan rancangan masterplan sudah berlangsung lama, sejak periode lalu.

"Rumusan UU IKN juga didukung kajian beserta naskah akademik, yang sudah dibahas bersama antara Pemerintah, DPR, dan para ahli," katanya dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (19/1).

Dia menilai yang paling penting saat ini adalah mengawal proses lanjutan dari UU IKN sehingga pandangan berbagai pihak bisa diakomodir dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota. Kerja sama juga dibutuhkan seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah.

"Kerja sama penuh antara seluruh elemen masyarakat bersama dengan Pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan pemindahan ibu kota baru ini," pungkasnya.

DPR Klaim Lakukan Efisiensi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah DPR tergesa-gesa dalam membahas RUU yang menjadi dasar pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu. Ia mengklaim DPR melakukan efisiensi.

"Sebenarnya tidak terlalu tergesa-gesa. Nanti seperti TPKS juga IKN akan juga kita lakukan dengan efisien," kata Dasco.

Dasco mengakui, RUU IKN juga dibahas disela-sela masa reses anggota DPR. Dalam prosesnya, RUU IKN juga dibahas di tengah reses bahkan berulang kali rapat berlangsung hingga malam.

"Selama masa reses juga kawan-kawan kerja, pembahasan-pembahasan yang dilakukan juga menurut saya cukup dinamis. Dimana seringkali, bolak balik pembahasan dari pasal per pasal, dan dilakukan yang terbaik oleh kawan-kawan di Pansus," ujar Dasco.

Dalam UU IKN tersebut, telah diputuskan nama ibu kota negara baru yakni Nusantara. Dalam pasal 2 UU IKN disebutkan, IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU IKN ini juga dijelaskan detil tentang letak geografis ibu kota negara baru.

UU ini juga menjelaskan tentang cakupan luas wilayah daratan untuk pembangunan ibu kota baru di Kaltim tersebut.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Papua Sudah Mencapai 54 Persen Vaksinasi, Kota Jayapura Berstatus PPKM Level 2

Papua -  Kota Jayapura, Provinsi Papua berada pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 menyusul capaian vaksinasi. Hingga awal Desember ini, tercatat capaian vaksinasi pertama 74 persen. Sedangkan tahap dua capai 54 persen. "Partisipasi warga masyarakat Kota Jayapura lewat gebyar vaksinasi yang dilakukan selama ini, baik oleh Pemerintah Kota Jayapura dan TNI-Polri. Angka vaksinasi telah mencapai vaksinasi pertama 74 persen dan vaksinasi kedua 54 persen, dan standing PPKM Kota Jayapura berada di Level 2," kata Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano, Kamis (9/12). Dia menyebutkan, Kota Jayapura memiliki angka partisipasi vaksinasi tertinggi dari daerah lain di Papua, disusul Kabupaten Merauke di peringkat kedua. "Target kita di Kota Jayapura untuk orang tervaksin sebanyak dua ratus tiga puluh satu ribu dengan angka vaksinasi sekarang 74 persen. Dan akan digenjot lagi di Desember ini agar mencapai 80-100 persen. Dan angka kita ini melebihi angka target
Baca selengkapnya

Pakar Ekonom Sepakata Berlakukan Lockdown, Jika Tidak Dampak Ekonominya Akan Lebih Parah

Jakarta -  Para ekonom menyebut bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil lockdown untuk menekan penularan kasus corona. Mereka mengatakan, kerugian yang ditimbulkan lockdown lebih kecil ketimbang kebijakan pembatasan sosial yang longgar yang selama ini pemerintah ambil. Direktur pusat studi Center of Economic and also Law Researches, Bhima Yudhistira, menyebut bahwa PPKM Mikro yang diambil pemerintah sejak awal tahun tidak efektif dalam menekan kasus COVID-19. "Apalagi kalau model pembatasannya hanya maksimal 25 persen, misalnya, makan di restoran dan jamnya dibatasi optimum jam 8 malam. Kemudian soal kapasitas birokrasi terkecil disuruh lakukan pengawasan kan susah sekali itu. Yang punya kapasitas, ya, pemerintah pusat," kata Bhima. Bhima menjelaskan, skenario lockdown selama 2 minggu pada Juni-Juli 2021 dapat menjaga pertumbuhan ekonomi satu tahun penuh 2021 di kisaran 3 hingga 4,5 persen. Dengan asumsi lockdown Jakarta per hari membutuhkan biaya Rp 550 miliar, maka lockd
Baca selengkapnya

Pemerintah Jerman Larang Warganya yang Tidak Melakukan Vaksinasi Untuk Masuk ke Tempat Umum

Berlin -  Para pemimpin nasional dan local Jerman sepakat untuk melarang warga yang tidak divaksinasi dari tempat-tempat publik untuk mengatasi gelombang keempat Covid-19. Kanselir Angela Merkel menyampaikan kebijakan baru ini merupakan sebuah aksi " solidaritas nasional ". Hanya mereka yang telah divaksinasi atau baru-baru ini sembuh dari Covid-19 akan diizinkan memasuki restoran, bioskop, tempat hiburan, dan toko-toko. Merkel menambahkan, vaksinasi akan diwajibkan pada Februari mendatang. Gelombang keempat Covid-19 di Jerman adalah yang paling parah sejauh ini, di mana tercatat 388 kematian dalam waktu 24 jam. Ada juga kekhawatiran yang meningkat terkait penyebaran varian baru Omicron, yang diperingatkan para pejabat kesehatan Uni Eropa mungkin bakal menyebabkan setengah lebih dari semua kasus Covid dalam beberapa bulan mendatang. "Gelombang keempat harus diputuskan dan ini belum berhasil," kata Merkel, dikutip dari BBC, Jumat (3/12). "Mengingat situasinya, m
Baca selengkapnya