Pemerintah Korea Utara Ingin Mengembangkan Alat PCR Sendiri

Jakarta - Korea Utara mengembangkan alat PCR sendiri untuk melakukan tes Covid-19 kepada warganya, seperti dilaporkan media pemerintah, ketika negara itu terus mengklaim tidak ada laporan kasus infeksi Covid-19.

Pada Senin, koran pemerintah Korea Utara, Rodong Sinmun mengungkapkan Pyongyang telah mengembangkan fasilitas PCR dengan "indikator karakteristik utama" standar "tingkat dunia", penemuan pertama dalam bidang tersebut bagi negara yang terisolasi itu.

Dikutip dari Russia Today, Selasa (24/8), Korea Utara telah memeriksa 36.600 orang untuk infeksi infection corona, melakukan hampir 700 tes PCR untuk tenaga kesehatan dan warga yang mengalami gejala flu atau infeksi pernapasan selama periode 5-12 Agustus.

Pyongyang tetap bersikeras Korea Utara adalah negara yang bebas virus corona, seperti dilaporkan kepada THAT bahwa per 12 Agustus, negara tersebut tidak satu word play here melaporkan kasus Covid-19 sejak dimulainya pandemi. Namun, negara tetangganya Korea Selatan dan juga Ameirka Serikat sebelumnya mempertanyakan validitas klaim tersebut.

Menurut lembaga brain trust Korea Selatan, Institut Strategi Keamanan Nasional, Korea Utara menolak kesempatan untuk mengimpor hampir 2 juta dosis vaksin Covid AstraZeneca-Oxford melalui skema berbagi vaksin, karena adanya kekhawatiran vaksin itu memiliki efek samping pembekuan darah.

Pada musim panas lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memperingatkan negaranya sedang menghadapi "krisis besar" dan memecat beberapa pejabat karena lalai menerapkan keputusan penting dalam penanganan pandemi yang dapat menjamin keamanan negara dan keselamatan rakyatnya

Pada Januari 2020, negara yang sangat tertutup ini menutup perbatasannya dengan China. Pembatasan perjalanan dan tindakan pencegahan lainnya juga diterapkan untuk mencegah penyebaran infection corona.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemerintah Jerman Larang Warganya yang Tidak Melakukan Vaksinasi Untuk Masuk ke Tempat Umum

Berlin -  Para pemimpin nasional dan local Jerman sepakat untuk melarang warga yang tidak divaksinasi dari tempat-tempat publik untuk mengatasi gelombang keempat Covid-19. Kanselir Angela Merkel menyampaikan kebijakan baru ini merupakan sebuah aksi " solidaritas nasional ". Hanya mereka yang telah divaksinasi atau baru-baru ini sembuh dari Covid-19 akan diizinkan memasuki restoran, bioskop, tempat hiburan, dan toko-toko. Merkel menambahkan, vaksinasi akan diwajibkan pada Februari mendatang. Gelombang keempat Covid-19 di Jerman adalah yang paling parah sejauh ini, di mana tercatat 388 kematian dalam waktu 24 jam. Ada juga kekhawatiran yang meningkat terkait penyebaran varian baru Omicron, yang diperingatkan para pejabat kesehatan Uni Eropa mungkin bakal menyebabkan setengah lebih dari semua kasus Covid dalam beberapa bulan mendatang. "Gelombang keempat harus diputuskan dan ini belum berhasil," kata Merkel, dikutip dari BBC, Jumat (3/12). "Mengingat situasinya, m...
Baca selengkapnya

Menteri Kesehatan Akui di Kemenkes Ada Kasus Covid-19 Tak Usah Lockdown se-Dki, Cukup WFH 2 Minggu

Jakarta -  Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sebab, varian Omicron tengah menyebar luas secara cepat. Hal itu mesti diwaspadai khususnya bagi para pekerja agar tidak terjadi klaster perkantoran jika ditemukan kasus positif di area tersebut. Menteri Kesehatan RI , Budi Gunadi Sadikin memberikan contoh penanganan COVID-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) jika ditemukan kasus positif di wilayah perkantoran. Bahkan di kantornya juga ada yang positif. "Kita di Kemenkes juga sudah begitu karena kemarin sudah ada beberapa yang kena ya kita tetep sesuai protokol, bersih dulu daerahnya, job from residence dulu, sama seperti yang dulu aja kita lakukan," kata Budi saat online forum diskusi bersama media secara online, Kamis (27/1). Terkait hal itu, Budi berharap kepada masyarakat untuk tidak perlu panik hingga meminta melakukan lockdown di wilayah Jakarta apabila kasus meningkat. "Yang penting kita nggak usah terlalu berlebih-lebihan kita lockdown satu Jak...
Baca selengkapnya

Perusahaan Google Akan Memecat Karyawan yang Tolak Vaksinasi

Jakarta -  Google dilaporkan menyampaikan kepada karyawannya bahwa mereka yang tidak mematuhi kebijakan vaksin perusahaan akan dipecat. Sebuah memorandum internal, diperoleh CNBC , menyampaikan kepada karyawan mereka harus mengunggah dokumen bukti standing vaksinasi. Mereka yang tidak melaksanakan akan diminta cuti dan tidak digaji dan kemudian dipecat. Google berencana kembali menerapkan kerja dari kantor tapi berulang kali tertunda dan berharap mereka yang masuk kantor agar divaksinasi, seperti dikutip dari BBC, Kamis (16/12). Ketika dihubungi BBC, Google tidak membantah akurasi laporan media AS terkait memorandum yang bocor itu. "Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, persyaratan vaksinasi kami adalah salah satu cara yang paling penting untuk menjaga lingkungan kerja kami tetap aman dan menjaga layanan kami agar tetap berjalan," jelas seorang juru bicara Google. "Kami berkomitmen melakukan segala hal yang memungkinkan untuk membantu karyawan kami yang bisa diva...
Baca selengkapnya