Anies Baswedan Diperiksa KPK Terkait Program dan Peraturan DKI Jakarta

DKI Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Anies, saat pemeriksaan dengan penyidik, dirinya mengaku menjelaskan soal program-program dan peraturan yang ada di DKI Jakarta.

"Pertanyaan menyangkut, landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta," ujar Anies di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/9).

Anies tidak menjelaskan detail maksud program dan peraturan-peraturan yang dia sebutkan. Namun Anies berharap penjelasannya bisa membantu penyidik mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, DKI Jakarta.

"Saya berharap penjelasan yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan dan memberantas korupsi," kata Anies.

Anies menyebut, selama di dalam ruang pemeriksaan dirinya diselisik sekitar 8 pertanyaan oleh tim penyidik. Selain itu, dirinya juga diminta menjawab 9 pertanyaan biografi formil seperti tanggal lahir dan lain- lain. Anies mengaku sedianya pemeriksaan sudah selesai sejak pukul 12:30 WIB.

"Sebenarnya sudah selesai pukul 12.30 WIB, tetapi kemudian panjang untuk mereview yang tertulis itu sama. Tuntas semua jam 15-an lalu selesai," kata Anies.

Dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur ini KPK menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe, Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian (TA) dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

KPK juga menjerat tersangka baru dalam kasus ini. Yakni, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur yang juga pemilik showroom mobil mewah Rudy Hartono Iskandar (RHI). KPK menduga perbuatan yang dilakukan para tersanga merugikan keuangan negara sebesar Rp 152 miliar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemerintah Jerman Larang Warganya yang Tidak Melakukan Vaksinasi Untuk Masuk ke Tempat Umum

Berlin -  Para pemimpin nasional dan local Jerman sepakat untuk melarang warga yang tidak divaksinasi dari tempat-tempat publik untuk mengatasi gelombang keempat Covid-19. Kanselir Angela Merkel menyampaikan kebijakan baru ini merupakan sebuah aksi " solidaritas nasional ". Hanya mereka yang telah divaksinasi atau baru-baru ini sembuh dari Covid-19 akan diizinkan memasuki restoran, bioskop, tempat hiburan, dan toko-toko. Merkel menambahkan, vaksinasi akan diwajibkan pada Februari mendatang. Gelombang keempat Covid-19 di Jerman adalah yang paling parah sejauh ini, di mana tercatat 388 kematian dalam waktu 24 jam. Ada juga kekhawatiran yang meningkat terkait penyebaran varian baru Omicron, yang diperingatkan para pejabat kesehatan Uni Eropa mungkin bakal menyebabkan setengah lebih dari semua kasus Covid dalam beberapa bulan mendatang. "Gelombang keempat harus diputuskan dan ini belum berhasil," kata Merkel, dikutip dari BBC, Jumat (3/12). "Mengingat situasinya, m...
Baca selengkapnya

Menteri Kesehatan Akui di Kemenkes Ada Kasus Covid-19 Tak Usah Lockdown se-Dki, Cukup WFH 2 Minggu

Jakarta -  Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sebab, varian Omicron tengah menyebar luas secara cepat. Hal itu mesti diwaspadai khususnya bagi para pekerja agar tidak terjadi klaster perkantoran jika ditemukan kasus positif di area tersebut. Menteri Kesehatan RI , Budi Gunadi Sadikin memberikan contoh penanganan COVID-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) jika ditemukan kasus positif di wilayah perkantoran. Bahkan di kantornya juga ada yang positif. "Kita di Kemenkes juga sudah begitu karena kemarin sudah ada beberapa yang kena ya kita tetep sesuai protokol, bersih dulu daerahnya, job from residence dulu, sama seperti yang dulu aja kita lakukan," kata Budi saat online forum diskusi bersama media secara online, Kamis (27/1). Terkait hal itu, Budi berharap kepada masyarakat untuk tidak perlu panik hingga meminta melakukan lockdown di wilayah Jakarta apabila kasus meningkat. "Yang penting kita nggak usah terlalu berlebih-lebihan kita lockdown satu Jak...
Baca selengkapnya

Perusahaan Google Akan Memecat Karyawan yang Tolak Vaksinasi

Jakarta -  Google dilaporkan menyampaikan kepada karyawannya bahwa mereka yang tidak mematuhi kebijakan vaksin perusahaan akan dipecat. Sebuah memorandum internal, diperoleh CNBC , menyampaikan kepada karyawan mereka harus mengunggah dokumen bukti standing vaksinasi. Mereka yang tidak melaksanakan akan diminta cuti dan tidak digaji dan kemudian dipecat. Google berencana kembali menerapkan kerja dari kantor tapi berulang kali tertunda dan berharap mereka yang masuk kantor agar divaksinasi, seperti dikutip dari BBC, Kamis (16/12). Ketika dihubungi BBC, Google tidak membantah akurasi laporan media AS terkait memorandum yang bocor itu. "Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, persyaratan vaksinasi kami adalah salah satu cara yang paling penting untuk menjaga lingkungan kerja kami tetap aman dan menjaga layanan kami agar tetap berjalan," jelas seorang juru bicara Google. "Kami berkomitmen melakukan segala hal yang memungkinkan untuk membantu karyawan kami yang bisa diva...
Baca selengkapnya